Pengusaha
dari PT MTI, Hardi Stevanus menutupi wajahnya usai diperiksa KPK,
Jakarta, Kamis (15/2). Hardi dan rekannya terkena OTT KPK saat menyuap
Deputi Bakamla sebanyak Rp. 2 Miliar. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
ZoyaQQ - Oknum TNI dikabarkan terlibat kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla),
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo langsung buka suara. Dalam
keterangannya, Gatot mengaku akan berkoordinasi dengan KPK jika memang
ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus yang telah menetapkan empat orang
sebagai tersangka tersebut.
"Jadi begini, prosedurnya apabila diperiksa, maka nanti KPK akan
koordinasi, antara penyidik (KPK) dengan penyidik (militer). Nah baru
nanti kita tindak lanjuti‎," kata Gatot di Kampus IPDN, Jatinangor,
Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12), seperti diwartakan Liputan6.com.
Wakil
Ketua KPK Laode Syarief (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo bersiap
memberi keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Deputi Badan
Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis
(15/12). (Liputan6.com/Helmi Afandi)Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jika ada pihak
lain dari unsur militer yang diduga terlibat‎, maka ada dua pilihan
dalam penanganannya, yakni koneksitas (penanganan proses hukum pidana
dengan kerja sama antara peradilan umum dan peradilan militer) atau
diserahkan penyidikannya ke Puspom TNI lewat peradilan militer.
"Ya dua itu. Tapi saat ini KPK fokus pada pelaku-pelaku dari sipil.
Jika ada dari TNI akan dilakukan komunikasi dengan POM TNI, karena ia
lebih jauh tunduk pada peradilan militer‎," tuturnya. Soal kasus
ini, diduga ada keterlibatan oknum militer berpangkat bintang satu dari
matra laut yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek
tersebut.
Deputi
Bidang Informasi Hukum dan Kerja sama Badan keamanan laut (Bakamla),
Eko Susilo Hadi saat dikawal petugas penyidik usai ditahan KPK, Jakarta,
Kamis (15/12). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Hingga kini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit diBakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016‎. Keempatnya, yakni Deputi Informasi‎
Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama
Bakamla Eko Susilo Hadi, pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI)
Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, serta Direktur Utama PT MTI
Fahmi Darmawansyah.
0 comments